" />

Judul:

Membangun Bertumpu pada Komunitas

Oleh: Tjuk Kuswartojo

Membangun sebuah Sistem Komunitas Bank Benih

Oleh: Melaku Worede

Nama: Shella Ramadhina

NRP: I34080113

  1. Empat asas pengembangan masyarakat sebagai suatu perencanaan sosial
Asas pengembangan masyarakat Membangun Bertumpu pada Komunitas Membangun sebuah Sistem Komunitas Bank Benih
Komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Adanya keterlibatan langsung para pelaku dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya serta adanya bentuk asosiatif dalam organisasi yang memperhatikan aspek demokratis sebagai wakil dari kepentingan komunitas. Adanya keterlibatan seluruh aspek dalam masyarakat untuk meyakinkan bahwa dengan adanya pemanfaatan sumber-sumber genetik, seluruh kebutuhan komunitas akan terwakili.
Mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait (related parties) dan pertisipasi warga. PSBK sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah maupun lembaga-lembaga donor yang didukung dengan adanya kemungkinan subjek pemrakarsa program tersebut, baik dari perseorangan, LPSM, maupun pemerintah. Program ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan pertanian baik nasional maupun internasional terkait dengan pengembangan pertanian lestari.
Membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga Selain penyebaran horizontal juga diperlukan penyebaran  secara vertika,  dalam hal ini adalah pembukaan akses terhadap mendapatkan tanah,dll. Upaya membangun jaringan aksi benih untuk memperluas usaha bersama demi menjamin ketahanan pangan dan manajemen keanekaragaman hayati. Adanya sistem pertukaran benih yang dinamis dan kontinyu hingga melintasi strategi pengembangunan akses terhadap pasar.
Mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas Adanya pengamatan partisipatif oleh tenaga yang terlatih untuk mempelajari struktur dan dinamika masyarakat serta menemukan titik terbaik dalam mengadakan pelibatan masyarakat. Pengadaan pelatihan/lokakarya untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lembaga-lembaga lokal yang didukung pula dengan penngikutsertaan petani dalam berbagai penelitian.
  1. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berdasarkan PBB (1975):
Prinsip PBB Membangun Bertumpu pada Komunitas Membangun sebuah Sistem Komunitas Bank Benih
Kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat Pelaksanaan program PSBK diawali dengan pengamatan pertisipatif untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan dan kemiskinan. Tersedianya fasilitas penyimpanan benih pada Komunitas Bank Benih untuk komunitas dengan harga murah agar  dapat mengantisipasi munculnya bahaya kelaparan.
Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat, revitalisasi bentuk yang ada dari pemerintah lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi Adanya keterlibatan langsung dari para pelaku dalam perundingan dan pengelolaan sumberdaya serta digunakannya bentuk-bentuk asosiatif dalam organisasi untuk mempertahankan sifat demokratisnya. Karena Bank Benih dikelola dan dimiliki oleh komunitas maka keputusan dan kerjasama dari masyarakat sangat penting untuk memetakan masalah.
Sumberdaya dalam bentuk organisasi non-pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional Program PSBK sangat membutuhkan dukungan dari organisasi non-pemerintah, seperti LSM, peneliti, perusahaan swasta,dll. Maka pembukaan akses sangat dibutuhkan. Untuk kesuksesan aksi benih diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti LSM, dan pihak non-pemerintah lainnya.
  1. Berikut empat dari 26 prinsip pengembangan masyarakat yang diutarakan oleh Ife (2002):
  • Sustainability: pada bacaan pertama, fokus pendekatan pada program PSBK ditujukan pada masalah inti dalam pembangunan keberlanjutan, yakni kesenjangan dan kemiskinan serta pembatasan KP. Selain itu, didukung oleh adanya upaya penyebaran horizontal dan vertikal dalam peningkatan aspek sustainability. Pada bacaan kedua, adanya pengadaptasian tempat penyimpanan hasil panen secara lokal termasuk ditingkatkannya unsur tanah yang mendukung ketersediaan bahan dalam pertanian yang berkelanjutan.
  • Empowerment: pada bacaan pertama, adanya aspek pemberdayaan pada KKB atau komunitas yang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam “tawar-menawar” mengenai pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Pada bacaan kedua, masyarakt lokal memiliki posisi penting dalam memetakan persoalan dan membuat prioritas pemeliharaan serta pemakain spesies dan varietas yang sesuai.
  • Valuing Local Knowledge: pada bacaan pertama, adanya pemanfaatan sumberdaya oleh berbagai pihak dalam pembangunan untuk menigkatkan kesejahteraan, yaitu adanya pranata untuk memecahkan perbedaan. Pada bacaan kedua, dengan adanya pengetahuan dan keanekaragaman yang telah diciptakan para petani lokal, mereka mengembangkan varietas-varietas genetik melalui uji coba pemakaian maupun dalam evaluasi.

Participation: pada bacaan pertama, terlihat bahwa bentuk partisipasi diwujudkan dengan adanya keterlibatan langsung dalam implementasi PSBK oleh pelaku dalam perundingan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya. Pada bacaan kedua, seluruh aspek masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program serta adanya dukungan dari petani perempuan yang memiliki tanggung jawab ganda dan role play yang penting dalam keberlangsungan hidup sehari-hari.

Judul:

Sasaran Perluasan Program Karang Gizi: Kasus Nanggewer

Oleh: Lala M Kolopaking

Peningkatan Produktivitas Penangkapan Ikan Masyarakat Nelayan: Kasus Mertasinga

Oleh: Ono Sutarno

Nama: Shella Ramadhina

NRP: I34080113

Komunitas (community) dalam perspektif sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat luas (society) melalui kedalaman perhatian bersama (a community of interest) atau oleh interaksi yang tinggi (an attachment community). Untuk kasus Nanggewer, komunitas yang ada termasuk kedalam komunitas pedesaan, dimana masyarakatnya mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga komunitas lainnya. Struktur sosialnya jelas dan interaksi sosialnya lebih berdasarkan pada sistem kekeluargaan. Integrasi fungsionalnya sangat tinggi, hubungan kesalingtergantungan antara warga setempat dan para pemuka di desa Nanggewer sangat tinggi, terutama dalam hal penyebaran informasi. Untuk kekuasaan lebih berpihak kepada para steakholder yang ada disana, seperti kepala desa, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kemudian untuk kasus Mertasinga, komunitasnya lebih kepada komunitas agraris, yaitu komunitas nelayan. Adanya kesamaan profesi membuat hubungan interaksi diatara mereka sangat kuat.

Tabel 1.

Ciri-ciri komunitas Kampung Nanggewer dan Kampung Mertasinga berdasarkan perspektif sosiologi

Ciri- ciri komunitas Kampung Nanggewer (komunitas masyarakat Nanggewer) Kampung Mertasinga (komunitas nelayan)
Aktivitasnya dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut Adanya kegiatan WH dan AH yang dimulai oleh seorang tokoh Kampung Nanggewer sendiri yang kemudian diikuti oleh beberapa warga disana (RT 3 dan RT 5) Ikut serta dalam program motorisasi nelayan yang ditawarkan pemerintah (Kredit Investasi Kecil (KIK)).
Memiliki tempat tinggal (wilayah) tertentu Kampung Nanggewer Desa Mertasinga
Adanya rasa solidaritas yang kuat Mengajak masyarakat lain dalam kegiatan WH dan AH untuk kesejahteraan bersama Ikut serta dalam program motorisasi nelayan untuk menigkatkan taraf hidup petani
Adanya satu perasaan (s seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan) Ingin membangun wilayahnya. Memiliki keyakinan bahwa semua kegiatan pembangunan untuk mensejahterkan masyarakat Nanggewer Harapan yang sama untuk meningkatkan produktifitas penangkapan ikan demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pengembangan masyarakat pada kasus Nanggewer termasuk kedalam pengembangan masyarakat berbasis komunitas (people Centered Development). Semua hasil kegiatan yang dilakukan warga adalah hasil inisiatif dari warganya sendiri. Pemerintah hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut, contohnya Dinas Pertanian memberikan bantuan benih, petugas BKKBN memberikan penyuluhan pemanfaatan pekarangan. Hal ini sejalan dengan sejarah pengembangan masyarakat yang dilakukan di Inggris yakni pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas.

Pengembangan masyarakat menekankan pada pendidikan untuk, dan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah oleh kelompok (organisasi atau perwakilan komunitas). Dalam kasus ini terlihat dari keputusan yang diambil masyarakat untuk melakukan program WH dan AH atau tidak, keputusan untuk menghentikan karang gizi dan kembali ke program WH dan AH. Semua keputusan diambil oleh komunitas, tanpa adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain.

Berbeda dengan kasus di Nanggewer, program  pengembangan masyarakat di Desa Mertasinga ini sesuai dengan pengebangan masyarakat  di Amerika Serikat. Program yang dilaksanakan di dearah ini sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat pada pendidikan penyuluhan (rural extension program) dan pengembangan masyarakat yang berbasis produk (product centered development). Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan progran dengan cara disuntik dari atas (top down). Pemerintah menetapkan suatu program yang sesuai dengan aturan pemerintah. Misalnya, program pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK). Selain itu ada juga program pembentukan kelompok Taruna Tani Nelayan yang menjalankan beberapa usaha, Dinas Perikanan, manajer KUD, dll. Tetapi, semua program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaan partisipasi komunitas tidak diperhatikan. Hanya ada departemen dan pemerintah yang menyampaikan program sehingga tertutup kemungkinan departemen lain untuk bekerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus Mertasinga ini lebih kearah pendidikan penyuluhan daripada pengembangan masyarakatnya itu sendiri. Namun dengan timbulnya kemandirian dan kesadaran didalam mayarakat justru membuat mereka semakin berkembang, seperti aktifnya beberapa kegiatan informal, seperti dilancarkannya kembali program ibu-ibu PKK, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang bermanfaat.

MAKALAH AKHIR

Peranan Wanita pada Proses Pengambilan

Keputusan dalam Keluarga

Oleh:

Shella Ramadhina

I34080113

MK. Berfikir dan Menulis Ilmiah

Dept. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

FEMA

IPB

2009/2010

Abstrac

There is several factor that form the boundary women’s pocition in the familiy. It caused, there is some different about women dan man perspective in management familiy, especially to decided. In the perspective of society, man has a power higher than women. It shouldn’t happens because actually women has a important position in the family. For example, about the manufacture of financial thing, women have a higher position than man. Management and manufacture of family financial has become responsibility’s women, not only to women who get job at outsida but also women don’t too.

In developing women’s true personality, some effort must be carried out. Firstly, women has to given understanding about her position in family. Secondly, make women to be autonomous and responsibility so that women hasn’t to feel that herself are weak and not usefull anymore. Actually, women given many cintribution and impact in the family matter. Many lesson has to given for women in Indonesia so that they can be more understand with her position in every situation, especially in family.

Keyword: women, man, different, family, position, power, decided.

RINGKASAN

Perbedaan yang ada antara wanita dengan pria seharusnya tidak menjadi sebuah masalah yang dapat menyebabkan kesenjangan diantara keduanya. Banyak pandangan yang seakan-akan menilai bahwa posisi wanita selalu lebih rendah dibandingkan dengan pria. Pria memiliki wewenang yang lebih banyak daripada wanita dalam segala hal, termasuk di dalam sebuah keluarga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan itu terjadi. Faktor biologis atau genetis merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dirubah karena sudah berasal dari lahir. Sedangkan faktor lingkungan berhubungan dengan adanya perbedaan peranan antara wanita dan pria. Wanita hanya dibatasi oleh peranan internal dimana hanya mengurusi persoalan yang ada di dalam rumah tangga saja, sedangkan pria memiliki peranan yang lebih dari wanita dan bervariasi, tentunya di luar yang berhubungan dengan urusan kerumahtanggaan. Sehingga timbul sebuah asumsi bahwa di dalam keluarga pria lebih memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Tidak semestinya wanita selalu termarjinalkan. Sebenarnya, banyak peran yang telah dilakukan oleh wanita dalam kelangsungan rumah tangganya. Salah satunya adalah peran wanita dalam pengelolaan keuangan keluarga, dimana ternyata wanita juga dapat memiliki kekuasaan dalam mengatur serta mengambil keputusan untuk mengelola penghasilan yang diperoleh. Baik ibu yang bekerja ataupun yang tidak bekerja memiliki peranan yang sama, hanya saja bagi ibu yang bekerja selain mengelola penghasilan suami, ia juga berperan dalam mengelola penghasilannya sendiri.

Asumsi  dalam masyarakat yang memandang bahwa yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga adalah laki-laki tidak selamanya benar. Kenyataannya, hampir semua pria (suami) memberikan kekuasaan dan kepercayaan penuh kepada wanita (istri) dalam  mengelola keuangan keluarganya . Ini adalah peran kecil yang dapat dilakukan oleh wanita, akan tetapi tanpa disadari hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar dalam kelangsungan kehidupan berkeluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat islam sehingga pada kesempatan kali ini penulis diberikan kesempatan untuk dapat menulis makalah dalam upaya menuntut ilmu. Tak lupa  shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarng ini.

Seringkali masyarakat membicarakan adanya bias gender antara wanita dengan pria dimana hal tersebut merupakan hal sensitif untuk dibicarakan. Di dalam masyarakat sendiri pria di anggap lebih memiliki kekuasaan dalam menentukan sebuah keputusan dibandingkan wanita. Namun sebenarnya hal tersebut tidak terjadi, terutama  di dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang akan dibahas dalam makalah ini secara lebih spesifik. Posisi wanita tidak harus selamanya berada dibawah kekuasaan pria karena itu akan membuat wanita selalu merasa dikucilkan dan dianggap tidak berdaya dihadapan masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang lebih untuk menyadarkan para wanita dalam hal peranan dan kedudukannya di dalam keluarga agar adanya perbedaan pandangan itu bisa diminimalisasikan.

Penulisan makalah ini dapat diselesakan dalam waktu sekitar 3 minggu. Namun penyusunan bahan-bahannya sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Makalah ini dapat terwujud berkat bantuan dan dukungan sejumlah orang yang sangat penting bagi penulis. Pertama, penulis sangat berterima kasih kepada keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dalam segala hal. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Ekawati S. Wahyuni selaku dosen MK. Berfikir dan Menulis Ilmiah sekaligus pembimbing dalam penulisan makalah ini yang telah memberikan banyak ilmu tentang bagaimana cara  menulis yang baik sehingga dapat diterim oleh masyarakat. Kemudian tak lupa ucapan terima kasih untuk Dyah Ita Mardyaningsih selaku asisten praktikum MK. Berfikir dan Menulis Ilmiah yang telah banyak membantu serta membimbing penulis dalam prektek-prektek bagaimana membuat sebuah karya tulis yang baik.

Dari penulisan makalah ini, penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna sebagai masukan bagi para wanita Indonesia agar senatiasa berperan aktif dan berani dalam membuat keputusan di dalam sebuah keluarga. Menyadarkan para wanita akan kedudukan dan peranannya dalam keluarga.

Penulis pun membuka pintu yang selebar-lebarnya akan adanya kritikan dan komentar, yang diharapkan dapat berguna untuk penyempurnaan dalam pembuatan makalah selanjutnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu mohon dimklumi sejenak karena penulis pun masih dalam proses pembelajaran.

DAFTAR ISI

Abstrac           ………………………………………………………… i

Ringkasan      ………………………………………………………… ii

Kata Pengantar          ………………………………………………… iv

DAFTAR TABEL      ………………………………………………… viii

BAB I. PENDAHLUAN

1.1.            Latar Belakang ………………………………… 1

1.2.            Perumusan masalah       ………………………………… 2

1.3.            Tujuan              ………………………………………… 2

1.4.            Manfaat            ………………………………………… 3

BAB II. PEMBAHASAN

2.1.      Perbedaan antara Wanita dengan Pria               ………… 4

2.2.      Objek yang Berperan dalam Pola

Pengambilan Keputusan            …………………………. 5

2.3.      Peranan Wanita dalam Proses Pengambilan

Keputusan        ………………………………………… 7

2.4.      Pola Pengambilan Keputusan diantara Keluarga

dimana Ibu Bekerja dan Keluarga dimana Ibu Tidak

Bekerja………………………………………………… 8

BAB III. PENUTUPAN

3.1.      Kesimpulan      …………………………………………. 12

3.2.      Saran   …………………………………………………. 13

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………. 14

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.

Pengelolaan Penghasilan Suami                    ………………………………… 9

Tabel II.2

Yang Megelola Gaji Responden (Istri)        ………………………………… 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandangan terhadap kaum wanita dibeberapa belahan dunia dan diberbagai lingkungan tertentu di Indonesia, masih terlihat minor. Kaum wanita tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, bahkan terkadang tidak diberi kesempatan untuk berkembang seperti kaum pria. Hal ini tidak hanya terjadi dalam skala makro saja, tetapi juga dirasakan dalam skala mikro, seperti di dalam keluarga. Dalam berumah tangga pasti akan banyak sekali masalah yang timbul sehingga dituntut adanya sosok yang dapat berkuasa dalam  mengambil sebuah keputusan.

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya berdasarkan kecenderungan masyarakat, citra seorang wanita selalu dianggap lebih rendah daripada pria. Banyak fakta yang memperlihatkan bahwa kebanyakan seorang wanita (istri) terlepas dari kewajibannya, terlalu diposisikan di bawah dari kaum pria. Seharusnya wanita dan pria memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam kebebasan bersuara, berpendapat, dan mengaktualisaikan dirinya sehingga tercipta sebuah kesinergisan yang saling menguntungkan.

Banyak hal yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa sebenarnya wanita telah memberikan kontribusi yang besar dalam urusan rumah tangga, terutama  dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Baik seorang ibu yang bekerja ataupun yang tidak bekerja memiliki peranan yang sama didalamnya. Sebuah keluarga dimungkinkan tidak dapat mencukupi kepentingan serta kebutuhan keluarganya apabila tidak memiliki manajamen dan pengaturan keuangan yang baik dalam menggunakan peghasilan yang didapat. Maka dari itu, dalam hal ini peran seorang wanita harus dapat lebih dilibatkan dan diintegrasikan didalam pengambilan keputusan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan kedudukan wanita di dalam keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam akan masalah ini. Tidak mungkin selamanya wanita selalu terkekang dan berada di bawah wewenang pria sehingga mereka menjadi kaum yang terkucilkan dalam pergaulan masyarakat dan tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam pengambilan keputusan  beberapa permasalahan di dalam  suatu keluarga.

1.2. Perumusan Masalah

Adanya perbedaan kedudukan dan peranan antara wanita dengan pria dalam keluarga menyebabkan timbulnya beberapa pertanyaan:

  1. Apakah yang menyebabkan adanya perbedaan besar antara pria dengan wanita?
  2. Siapakah yang berperan sebagai pengambil keputusan akan adanya beberapa persoalan dalam keluarga?
  3. Apakah yang mempengaruhi peranan wanita dalam proses pengambilan keputusan?
  4. Adakah hubungan antara pola pengambilan keputusan dengan pola pengelolaan keuangan diantara keluarga dimana istri bekerja dan keluarga dimana istri tidak bekerja ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah:

  1. Menyelesaikan tugas makalah Berfikir dan Menulis Ilmiah.
  2. Meningkatkan pengetahuan akan masalah gender yang sampai saat  ini masih sering dibahas dan dirasakan dalam masyarakat.
  3. 3. Mendapatkan gambaran akan peranan para kaum wanita (istri) di dalam keluarga.

1.4. Manfaat

Dalam penulisan makalah ini diharapakan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, diantaranya adalah:

  1. Menyadarkan kaum wanita akan kedudukan dan peranannya dalam keluarga.
  2. Menunjukkan bahwa setiap manusia, pria dan wanita, memiliki derajat yang sama dihadapan Tuhan dan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam melakukan hal yang diinginkan.
  3. Mengingatkan khususnya kepada wanita agar tidak selalu bergantung kepada pria sehingga dapat membentuk kepribadian yang mandiri, peka terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab
  4. Mendorong para wanita agar dapat berperan aktif dalam segala hal,terutama dalam hal urusan rumah tangga .

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Perbedaan antara Wanita dengan Pria

Banyak fakta yang menunjukkan adanya perbedaaan besar antara wanita dengan pria. Hal demikian, didukung oleh adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Yang pertama, berpangkal pada teori biologis, sedangkan yang kedua bertitik tolak dari teori lingkungan. Menurut penganut teori Biologis, peranan-peranan yang dalam masyarakat manusia digariskan untuk wanita dan pria berbeda karena bersumber kepada adanya perbedaan hakiki dalam sifat badani dan jiwa kedua jenis kelamin tersebut.[1])

Dalam dunia ini, pada umumnya wanita, dibatasi perananya kepada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan rumah tangga seperti mendidik anak, bertenun, dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan itu. Jarang sekali ditemukan sistem-sistem sosial dimana wanita berperan dalam bidang-bidang di luar rumah tangga. Lain halnya dengan peranan pria, mereka digariskan peranan yang jauh lebih luas dan bervariasi seperti pahlawan perang, perlindungan keamanan, pemimipin politik, dan sebagainya. Sehingga, pria terlihat mempunyai tingkat kekuasaan yang jauh lebih tinggi daripada wanita.

Berbeda halnya denga n para penganut faham kedua. Mereka mengakui bahwa terdapat perbedaan hakiki antara sifat fisik dari pria dan wanita.[2]) Namun perbedaan tersebut tidaklah besar sehingga hanya memberi kemungkinan untuk peranan-peranan yang sifatnya menetap dan masih merupakan fungsi dari sifat biologis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, perbedaan ciri-ciri kepribadian antara wanita dan pria adalah oleh adanya faktor genetis (nature) atau oleh faktor lingkungan (nurture) dimana kedua faktor tersebut sulit untuk ditentukan, karena dampak dari kebudayaan terhadap perilaku kedua jenis kelamin sudah dimulai sejak lahir.[3]) Oleh karena itu, terjadilah penstereotipan peran jenis kelamin yang berlangsung di dalam keluarga yang menempatkan wanita pada kedudukan yang lebih rendah, tidak menguntungkan, tidak berkembang, dan tidak berdaya dimata masyarakat.

2.2. Objek yang Berperan  dalam Pola Pengambilan Keputusan

Ada beberapa tulisan yang membahas dan memperlihatkan adanya pola pengambilan keputusan dan struktur kekuasaan dalam keluarga, yang menyatakan bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga menggambarkan bagaimana pola/struktur kekuasaan dalam suatu keluarga tersebut. Ujang Sumarawan mendefinisikan bahwa keluarga adalah lingkungan mikro, yaitu:

“Sebuah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan , darah, (keturunan: anak atau cucu), dan adopsi. Kelompok tersebut biasanya tinggal bersama dalam satu rumah.” (Ujan Sumarwan,2004, hlm. 226)

Menurut Scanzoni dan Scanzoni, metode yeng memang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan/keluarga (marital power atau family power) adalah dengan menanyakan kepada responden tentang siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga.[4]) Khususnya tentang kekuasaan dalam keluarga (family power).

Cromwell dan Olson mengemukakan 3 bidang yang berbeda untuk menganalisa konsep kekuasaan dalam keluarga, yaitu sumber/dasar kekuasaan (bases of family power), proses kekuasaan dalam keluarga (family power processes), dan hasil kekuasaan dalam keluarga (family power outcomes).[5]) Diantara ketiga bidang tersebut, masalah pengambilan keputusan digolongkan ke dalam bidang kedua dan ketiga, dalam arti: pengambilan keputusan adalah perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil interaksi diantara para anggota keluarga untuk saling mempengaruhi (bidang kedua), serta sekaligus juga menunjuk pada hasil/akibat dari sruktur kekuasaan dalam keluarga tersebut, seperti: siapa yang membuat/mengambil keputusan dalam keluarga (bidang ketiga).[6])

Pemikiran-pemikiran di atas akan sangat berguna untuk mengetahui lebih dalam bagaimana terjadinya struktur kekusaan dalam keluarga, seperti siapa yang berhak atau berkuasa untuk mengambil keputusan dalam beberapa masalah di dalam keluarga serta atas dasar apa kekuasaannya tersebut (penghasilan, pendidikan, usia, dll). Misalnya, seseorang akan memiliki kekuasaan yang lebih apabila ia memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Selain itu, seorang sarjana akan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan seseorang yang hanya tamatan dari SMA. Perbandingan penghasilan, pendidikan, jabatan, dan umur dapat menjadi penentu siapa objek yang berperan akan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya dilingkungan eksternal saja, tetapi juga di lingkungan internal, yaitu keluarga. Jadi, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui stuktur kekuasaan dalam keluarga dapat terlihat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu sejauh mana seseorang di dalam keluarga tersebut dapat mendominasikan perannya dalam hal pengambilan keputusan.

2.3. Peranan Wanita dalam Proses Pengambilan Keputusan

Saat ini masih terdapat banyak anggapan bahwa wanita tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Adanya bias gender selalu memposisikan wanita sebagai sosok yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Berdasarkan norma yang ada mengatakan bahwa yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kaum pria (suami). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi di lingkungan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan wanita dalam persoalan pengambilan keputusan, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Rosaldo, dalam kerangka pemikirannya tentang hubungan antara wanita, kebudayaan, dan masyarakatya. Ia membedakan secara tegas dua sektor kegiatan dalam masyarakat, yakni sektor publik dan sektor domestik. Sektor domestik adalah bidang untuk wanita, yakni di lingkungan rumah tangganya saja, sedangkan sektor publik adalah bidang untuk pria, yakni di luar lingkungan rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.[7]) Perbedaan terhadap kedua sektor ini tidak selalu sama ditiap masyarakat, karena pada umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rosaldo, pada masyarakat terdapat perbedaan yang ketat antara kegiatan di sektor domestik dan sektor publik, yakni apabila wanita terkucil dari pergaulan masyarakat dan sepenuhnya berada di bawah wewenang suaminya, maka kaum wanita (istri) cenderung tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mengambil keputusan dalam keluarganya apalagi dalam masyarakat.[8]) Selain itu, ada pula faktor-faktor lain yang di anggap mempengaruhi peranan wanita dalam pengambilan keputusan, yaitu proses sosialisasi, pendidikan, latar belakang perkawinan, kedudukan dalam masyarakat, dan pengaruh luar lainnya.[9])

Akan tetapi, kini pernyataan akan rendahnya posisi wanita dibandingkan  pria tidak selamanya berlaku, karena sekarang banyak kaum wanita yang telah berpendidikan sehingga terjadi kesetaran gender didalamnya. Pada kenyataannya, dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali variasi dalam soal pengambilan keputusan dalam keluarga. Adakalanya seorang wanita tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, terkadang ada pula justru wanitalah yang lebih berperan di dalamnya. Banyak pula keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan keduanya, yaitu kesepakatan antara suami dan istri.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pandangan tentang kaum wanita itu dirubah, kenyataannya kini sudah banyak wanita yang diberi kesempatan untuk bekerja dan berperan selayaknya seorang pria serta berhak untuk mengemukakan pendapat, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa wanita itu selalu lemah dan selalu bergantung dimata seorang pria.

2.4. Pola Pengambilan Keputusan diantara Keluarga dimana Ibu Bekerja dan Keluarga dimana Ibu Tidak Bekerja

Terdapat perbedaan dalam pola pengambilan keputusan diantara keluarga dimana istri bekerja dengan keluarga dimana istri tidak bekerja. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu tentang pola pengelolaan keuangan keluarga, yang berarti pula memiliki wewenang untuk menentukan penghasilan yang diperoleh keluarga tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan pola pengambilan keputusan yang terkait. Peran pengelola keuangan dalam keluarga sangat penting karena jika pengelola keuangan yang dilakukan tidak cermat akan menyebabkan terancamnya kebutuhan keluarga yang mungkin nantinya tidak dapat dipenuhi.

Menurut pengamatan yang dilakukan Ihromi dan Tapi Omas (1990) ternyata hampir seluruh responden (90%) mengatakan bahwa gaji suami setiap bulannya diserahkan kepada responden. Selain itu, pengelolaannya pun diserahkan kepada istrinya. [10]) Lihat Tabel II.1.

Tabel II.1

Pengelola Pengasilan Suami

Yang mengelola Golongan
Bekerja Tidak Bekerja Menengah Bawah
  1. Istri
  2. Suami
  3. Suami dan istri
46 (62%)

8 (11%)

20 (27%)

74 (100%)

55 (70%)

7(9%)

17 (21%)

79 (100%)

52 (65%)

7 (9%)

21 (36%)

80 (100%)

46 (67%)

8 (11%)

16 (22%)

73 (100%)

Sumber: Indra Lestari, “ Pengambilan Keputusan dalam Keluarga”, dalam Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda, Ihromi  dan Tapi Omas, 1990, hlm. 91, Tabel VI.1.

Table II.1. memperlihatkan bahwa pengelola peghasilan suami sebagian besar adalah istri (masing-masing lebih besar dari 50%). Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar namun terlihat bahwa lebih banyak istri bekerja (70% dan 62%). Selain itu, kita juga dapat melihat adanya kecenderungan kerjasama antara suami dan istri terkait pengelolaan keuangan keluarganya.

Bagi para keluarga dimana istrinya bekerja, selain mengelola penghasilan suaminya, ia juga mengelola penghasilannya sendiri, baik untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan pribadi. Secara tradisional kedua macam penghasilan ini sama-sama digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan rumah tangga, meskipun tanggapan umum mengatakan penghasilan istri merupakan tambahan terhadap penghasilan suamiya (misal: istri lebih besar).[11]) Lihat Tabel II.2.

Table II.2.

Yang Mengelola Gaji Responden (Istri)

Yang mengelola Golongan
Menengah bekerja Bawah bekerja
  1. Istri
  2. Suami
  3. Suami dan istri
29 (74.3%)

1 (2.6%)

9 (23.1%)

31 (77.5%)

1 (2.5%)

8 (20%)

N = 39 (100%) 40 (100%)

Sumber: Indra Lestari, “ Pengambilan Keputusan dalam Keluarga”, dalam Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda, Ihromi  dan Tapi Omas, 1990, hlm. 92, Tabel VI.2.

Dari table II.2. terlihat bahwa istri yang bekerja secara dominan mengelola penghasilannya sendiri. Namun, ada beberapa hal  yang terlihat bahwa terdapat beberapa campur tangan suami dalam penghasilan suaminya, 23.1% pada golongan menengah dan 20% pada golongan bawah. Akan tetapi dalam hal ini sepertinya penghasilan suami atau istri tidak dipermasalahkan karena masing-masing penghasilan nantinya akan digunakan bersama-saman untuk kepentingan keluarganya.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari  seorang istri lebih berperan daripada suaminya. Untuk para ibu yang tidak bekerja, mereka hanya mengelola keuangan penghasilan suaminya saja, sedangkan untuk para ibu yang bekerja, mereka tidak hanya mengelola dan mengatur keuangan penghasilan suaminya saja melainkan penghasilannya ia sendiri. Namun pada intinya, semua penghasilan yang ada di dalam suatu keluarga tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, meskipun tanggapan umum mengatakan pendapatan istri merupakan tambahan terhadap penghasilan suaminya, terlepas dari berapa penghasilan yang diterima istri dibandingkan penghasilan suaminya, misalnya penghasilan istri lebih besar dari suami. Jadi, selain mengelola keuangan keluarga, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan juga akan menjadi tanggung jawab seoarang istri, sehingga kepentingan dan kebutuhan keluarga senantiasa tercukupi.

BAB III

PENUTUPAN

3.1. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan antara wanita dengan pria itu memang ada. Terutama dalam faktor biologis dan lingkungan, kedua faktor tersebut merupakan dampak dari kebudayaan terhadap perilaku kedua jenis kelamin yang sudah dimulai sejak lahir. Kemudian adapula perbedaan peran didalamnya, peran seorang wanita hanya dibatasi oleh peran internal yang hanya mengurusi urusan kerumahtanggaan saja, sedangkan pria mempunyai peran eksternal yang lebih bervariasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa kedudukan pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Seharusnya persepsi itu dihilangkan karena dimata Tuhan derajat wanita dan pria itu adalah sama.

Terjadinya struktur kekuasaan dalam suatu keluarga dapat terlihat dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam hal ini, yang berperan dalam pola pengambilan keputusan  dapat ditentukan dengan mengetahui siapa yang berkuasa atau dianggap paling berhak untuk mengambil keputusan dalam keluarga, dan dapat juga di lihat dari kekuasaan apa yang dimiliki, seperti penghasilan, pendidikan, usia,dsb.

Perbedaan yang ketat antara wanita dengan pria dalam hal kegiatan terkait sektor domestik dan sektor publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peranan wanita dalam pengambilan keputusan. Sehingga, peran wanita mejadi lebih terbatas. Kemudian adapula proses sosialisasi, pendidikan, latar belakang perkawinan, kedudukan dalam masyarakat, dan pengaruh luar lainnya yang menjadi faktor eksternal.

Tidak dapat dipungkiri perihal pengelolaan keuangan keluarga  bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan keuangan, wanita memiliki peranan yang lebih beser dibandingkan pria. Manajamen keuangan keluarga menjadi tanggung jawab seorang istri. Ini berarti tidak selamanya wanita selalu merasa termarjinalkan karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

3.2. Saran

Setelah mendapatkan gambaran akan peranan wanita dalam keluarga sebagai pengambil keputusan, muncul beberapa saran dari penulis bahwasanya dari beberapa fakta yang ada, kini sudah saatnya wanita untuk bangkit dari keterbelakangan. Seharusnya wanita dapat lebih menyadari akan peranan dan kedudukannya sebagai wanita di dalam sebuah keluarga, menyadari bahwa sebenarnya wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam melakukan apapun yang diinginkan karena dimata Tuhan sesungguhnya baik wanita maupun pria memiliki derajat yang sama. Seorang wanita harus dapat mandiri dan tidak selalu bergantung dengan orang lain, selalu aktif tidak pasif, senantiasa bertanggung jawab akan tugas-tugas dan peran-peran yang diembannya, serta peka terhadap lingkungan sekitar.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Khususnya bagi para wanita Indonesia yang sesungguhnya memiliki potensi luar bisa sehingga dapat selalu berkontribusi kepada nusa dan bangsa pada umumnya, khususnya dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hibri, Azizah, dkk, H. M Atho Mudzhar (ed).2001. Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Cromwell, Ronald E. & David H. Olson. Power in Families dalam Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ihromi & Tapi Omas. 1990. Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ihromi, T. O & Maria Ulfah.1994. Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Rosaldo M. Z. & Lamphere (ed). 1974. Women, Culture and Society dalam Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sajogyo, Pudjiwati. “Meneliti Peranan Wanita Pedesaan di Jawa Barat”. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.

Scanzoni, Letha Dawson & John Scanzoni. 1981. Men, Women and Change dalam Para Ibu Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda, Ihromi, Tapi Omas, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sumarwan, Ujang.20094. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.


[1] ) Ihromi T.O dan Maria Ulfah, Peranan dan Kedudukan Wanita, Gajah Mada Press, Yogyakarata,   1994, hlm. xii

[2]) Ibid, hlm. xiii

[3]) AL-Hibri,dkk, H. M. Atho Mudzhar (ed) dkk,Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 309

[4]) Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, seperti yang dikutip dalam Ihromi dan Tapi Omas, Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 87-88

[5] ) Ronald E. Cromwell dan David H. Oslon, loc. cit, hlm. 88

[6]) Ibid, hlm.88

[7]) Michelle Zimbalist Rosaldo dan Lamphere (ed), loc. cit,  hlm. 89

[8] ) Ibid, hlm. 90

[9] ) Pudjiwati Sajogyo, Meneliti peranan Wanita Pedesaan di Jawa Barat, Lembaga Penelitian Sosioligi Pedesaan, IPB-Bogor.

[10]) Ihromi dan Tapi Omas, Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 91

[11] ) Ihromi dan Tapi Omas, Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 92